Rutinitas mudik Lebaran kembali dilarang, apakah efektif dalam menurunkan angka Covid-19?

Rutinitas mudik Lebaran kembali dilarang, apakah efektif dalam menurunkan angka Covid-19?

Rutinitas mudik Lebaran kembali dilarang, apakah efektif dalam menurunkan angka Covid-19?

 

Sudah satu tahun sejak Indonesia terserang wabah Corona. Mudik atau kembali ke kampung halaman, masih menjadi masalah di bulan ramadhan tahun 2021 ini. Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa mudik dalam rangka Idul Fitri 2021 dilarang.

Larangan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada 26 Maret 2021. Menurut Muhadjir, pemerintah memutuskan melarang mudik lebaran dengan pertimbangan tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya libur Natal dan Tahun Baru pada 2020.

Di sisi lain, masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik sebelum 6 Mei 2021 dibolehkan. Hal itu disampaikan Kepala Korlantas Polri Irjen (Pol) Istiono, yang mengatakan, Penyekatan dan sanksi putar balik mulai berlaku 6-17 Mei 2021.

Meski demikian, bepergian keluar daerah sebelum tanggal pelarangan juga tidak bisa sembarangan. Pemerintah menerapkan berbagai syarat dan ketentuan yang sesuai dengan gugus tugas satuan Covid-19. Jika kepentingan keluar daerah tidak sesuai dengan syarat yang diterapkan maka perjalanan tidak bisa dilakukan. Selain itu masyarakat juga harus memiliki print out SIKM atau Surat Izin keluar Masuk.

Mengikuti aturan pemerintah, Polri sudah membuat 381 titik penyekatan di seluruh daerah. Titik penyekatan paling banyak terjadi di Jawa Barat dan Jawa tengah. Namun, pemerintah masih membolehkan warga melakukan pergerakan antar-kota penyangga selama masa larangan mudik lebaran. Warga diperbolehkan bepergian asal daerah tujuan masih termasuk dalam daftar wilayah aglomerasi, yaitu daerah pusat kota yang padat dan kabupaten yang terhubung oleh daerah perkotaan yang berkesinambungan. Selain geografis, aglomerasi terhubung dalam satu kawasan pertumbuhan strategis.

Lantas apakah dengan adanya larangan mudik ini akan berpengaruh dalam penurunan angka positif Covid-19? Epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane, menilai pemerintah tidak menggunakan pengalaman dan data mengenai larangan mudik tahun lalu dalam membuat kebijakan kali ini. Pada tahun 2020 pemerintah, katanya, juga melarang mudik lebaran tapi angka positif Covid-19 naik. Jika berkaca pada kejadian itu, semestinya pemerintah tak mengambil langkah serupa yang menurutnya “tidak memberi daya ungkit” terhadap upaya pengendalian Covid-19.

Pada akhirnya, apa pun keputusan pemerintah kita harus tetap berdoa dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain.

Opini :

• Narasumber I : (Jasmin Nur Hanifah, mahasiswi Matematika angkatan 2020)

Sebenarnya saya antara setuju dan tidak setuju. Saya setuju karena kalo kita lihat dari niatan awal pemerintah untuk melarang masyarakat Indonesia itu adalah hal yang bagus karena memang alasannya itu demi menjaga keselamatan masyarakat Indonesia dari covid-19. Tapi seringkali pemerintah menangani dengan setengah hati dan tidak mempertimbangkan aspek lainnya, disini saya tidak setuju.
Dan menurut saya larangan mudik ini tidak efektif karena pusat perbelanjaan tetap dibuka. Selain itu solusi dari saya, pada zaman Ummar bin Khattab, pernah ada wabah juga dan beliau bisa menanganinya dengan antisipasi kesejahteraan umatnya. Pada saat itu zaman tidak ada teknologi namun mampu menyelesaikannya. Kalau kita dapat mencontoh zaman itu ditambah teknologi yang ada di zaman sekarang, seharusnya penanganan akan bisa dilaksanakan dengan tuntas.

 

• Narasumber II (Raka Pratama, Mahasiswa Matematika angkatan 2020)

Tidak setuju. Karena Kebijakan pemerintah kurang menyeluruh, Jika ingin meminimalisir penularan Covid seharusnya Pemerintah juga menutup tempat tempat yang berpotensi untuk tertularnya Covid seperti di tempat umum dan Tempat wisata. Jadi menurut saya jika pemerintah terfokus terhadap satu aspek saja dan aspek lainnya kurang di perhatikan itu menjadi kurang efektif untuk menurunkan jumlah positif covid.
Sejauh ini pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan jumlah positif covid tetapi sesuai yang tadi saya sampaikan, masih kurang efektif dan belum di semua aspek. Mungkin bisa dengan cara Kampanye besar besaran mengenai pentingnya 3M dan edukasi mengenai Gejala dan penyebab kita tertularnya Covid. Sebetulnya yang perlu dibenahi adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan anjuran serta pembatasan untuk berkumpul. Dan pemerintah harus lebih tegas di segala bidang.

,