Permendikbud No. 30 tahun 2021 : solusi pelecahan seksual di lingkungan pendidikan?

Permendikbud No. 30 tahun 2021 : solusi pelecahan seksual di lingkungan pendidikan?

Permendikbud No. 30 tahun 2021 : solusi pelecahan seksual di lingkungan pendidikan?

 

Belum lama ini jagat media sosial dihebohkan dengan banyaknya berita tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan universitas. Maraknya pemberitaan membuat masyarakat berfikir, bukankah kampus harus menjadi tempat yang aman untuk menuntut ilmu? Lalu mengapa tindakan-tindakan tidak senonoh justru bermunculan dan menimbulkan rasa awas bagi mahasiswa? Tindak kekerasaan seksual di lingkungan kampus juga berpotensi membuat mahasiswa ‘tidak berkutik’.

Tidak adanya perlindungan yang kuat dan rasa kepercayaan dari orang lain, membuat beberapa korban memilih tutup mulut dan membiarkan kasus lenyap begitu saja. Padahal tindak kejahatan justru harus diusut tuntas agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Menanggapi permasalahan ini, menteri pendidikan dan kebudayaan– Nadiem Makarim, mengeluarkan peraturan menteri baru yang menaungi kekerasan seksual di lingkungan universitas. Namun mengapa permendikbud yang harusnya disambut sukacita malah menimbulkan pro dan kontra?

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi, berisi pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 5
(1) Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a) menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
b) memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
c) menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
d) mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
e) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban

(3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:

a) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
c) mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
d) memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
e) mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
f) mengalami kondisi terguncang.

Meski demikian, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 itu juga menuai kritik. Beberapa kalangan ada yang menilai Permendikbud Ristek ini melegalkan seks bebas. Menurut, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincolin Arsyad salah satu kecacatan materil ada di Pasal 5 yang memuat consent dalam frasa ”tanpa persetujuan korban”.

“Pasal 5 Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan,” kata Lincolin dalam keterangan tertulis.

Merespon berbagai tudingan yang muncul, Nadiem Makarim selaku menteri pendidikan, membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya itu. Dirinya bahkan menilai tindakan tersebut sebagai fitnah. Nadiem memastikan, tujuan utama adanya peraturan tersebut adalah untuk memastikan hak warga negara atas pendidikan dapat tetap terjaga. Karenanya, ia mengatakan fokus utama Permen PPKS tersebut bertujuan untuk mencegah dan penanganan kekerasan di kampus.

“Kami di Kemendikbud Ristek sama sekali tidak mendukung seks bebas, perzinahan. Itu luar biasa sekali saya terkejutnya waktu saya dituduh,” jelasnya dalam acara Mata Najwa, Rabu, 10 Novemebr 2021.

Selain itu, pelaksana Tugas Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Prof Nizam juga menegaskan, anggapan yang menyebut Permendikbudristek No.30 sama saja melegalkan seks bebas adalah salah. Menurut Nizam, anggapan ini timbul karena adanya kesalahan sudut pandang. Tidak ada satu pun kata dalam Permendikbudristek PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memperbolehkan perzinaan. Tajuk diawal Permendikbudristek ini adalah “pencegahan”, bukan “pelegalan”.

 

Penulis : Mutiara H.S

,